Lapas Permisan Hadiri Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bersama KPU Cilacap

    Lapas Permisan Hadiri Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bersama KPU Cilacap
    Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap yang menggelar Sosialisasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 kegiatan dilaksanakan di Hotel Dafam Cilacap, Senin (04/12). Dok Humas Vermis 1908

    CILACAP - Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan menghadiri undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap yang menggelar Sosialisasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 kegiatan dilaksanakan di Hotel Dafam Cilacap, Senin (04/12).

    Dalam hal ini dihadiri oleh Ketua KPU Cilacap, perwakilan Kodim, perwakilan Polresta Cilacap, UPT Pemasyarakatan seNusakambangan dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Pemerintah Daerah Cilacap, sementara perwakilan dari Lapas Permisan yaitu Kasubsi Bimkemaswat.

    Dalam kesempatan itu Weweng Maretno selaku Ketua KPU Cilacap mengatakan KPPS merupakan bagian dari ujung tombak penyelenggaraan pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    Sama seperti di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), warga negara atau masyarakat yang sedang menjalani masa pidana di dalam Lapas juga berhak memberikan hak pilihannya dalam pemilu 2024. 

    Sementara itu berkaitan dengan partisipasi pemilu, Weweng menegaskan untuk para petugas penyelenggara pemilu hingga tingkat bawah agar masif dalam menyampaikan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga Petugas Pemasyarakatan dapat memberikan sosialisasi pemilu yang baik kepada Warga Binaan di lingkungan Lapas.

    "Semakin banyak informasi yang benar tentang KPPS ini tentu akan semakin bagus. Maka tantangan nanti bagaimana caranya kita menyusun materi dan model sosialisasi sehingga misi kita dengan pembentukan KPPS itu bisa tepat, " Ungkapnya.

    Selain sosialisasi peraturan pembentukan KPPS juga dibahas ketentuan dan syarat bagi calon petugas KPPS. Weweng Maretno juga berpesan untuk syarat calon anggota KPPS nantinya diantaranya minimal pendidikan SMA, dan batas usia maksimal 55 tahun.

    "Saya mengharapkan pula petugas KPPS menguasai IT, karena nantinya akan ada pengoperasian penghitungan suara menggunakan aplikasi digital, " Pungkasnya.

    Dengan dibentuknya KPPS di tempat khusus yaitu di dalam Lapas akan memfasilitasi Warga Binaan yang juga Warga Negara Indonesia memberikan hak pilihnya untuk kepentingan kemajuan masa depan bangsa dan negara.

    Chandra Putra

    Chandra Putra

    Artikel Sebelumnya

    Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Seminar...

    Artikel Berikutnya

    Hikmah Kebijaksanaan Tema Pembinaan Kepribadian...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Sebut Penggelapan Dana Bantuan BUMN Rp. 2,9 Milyar Fitnah dan Plintiran, Jusuf Rizal Tertawakan Hendry Ch Bangun
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Sosialisasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
    Polisi Disebut Minta Keterangan Bendum PWI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah BUMN Rp.2,9 Milyar Hendri Bangun Cs
    Jusuf Rizak ke Bareskrim Polri Lengkapi Data Korupsi Dana Hibah BUMN PWI Pusat RP.2,9 Milyar

    Ikuti Kami